Disahkannya Peraturan Presiden Tentang Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan


Jakarta – Peraturan Presiden Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya telah disahkan dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 6 September 2016 dengan Nomor 83 Tahun 2016.



Sebelumnya Peraturan Presiden Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui proses pembahasan terlebih dahulu dengan tim Assessment Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) guna membahas mengenai desain struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan.



Setelah disepakati mengenai desain struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan oleh tim Assessment Kelembagaan Kemenpan dan tim Assessment Kelembagaan Badan SAR Nasional maka proses selanjutnya adalah harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Tahap Harmonisasi ini adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-udangan dengan peraturan perundang-udangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlaping).



Tahap selanjutnya adalah membahas dengan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk diajukan kepada Presiden Republik Indonesia. Sebelum diajukan kepada Presiden Republik Indonesia Rancangan Peraturan Presiden Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini memerlukan persetujuan mengenai isi dari subtansi kepada kementerian terkait yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia serta Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Setelah seluruh kementerian terkait menyetujui maka akan diajukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk disahkan dan ditetapkan melalui Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 



Dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maka Badan SAR Nasional (Basarnas) menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Semoga dengan adanya Peraturan Presiden Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat meningkatkan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta peningkatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Link Terkait
PEJABAT