TUGAS DAN FUNGSI


Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) :


A. KEDUDUKAN

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala.


B. TUGAS POKOK

a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan      dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;

b. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan        pertolongan;

c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan     pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

e. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;

f. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;

g. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan secara     berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan     kepada masyarakat;

h. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian     dan pertolongan; dan

i. Melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.


C. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

b. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;

c. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

d. Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;

e. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;

f. Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan;

g. Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;

h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan;

j. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

k. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

l. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan

m. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perpres, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki kewenangan untuk mengerahkan personel dan peralatan yang dibutuhkan dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.